Jakarta (tutur.co.id) — Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah dan DPR perlu melakukan evaluasi menyeluruh terkait maraknya kepala daerah, khususnya bupati, yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus dugaan korupsi.
“Jadi, memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut,” kata Puan, seperti dilansir Antara, di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, saat merespons pertanyaan mengenai meningkatnya kasus OTT yang menjerat sejumlah bupati.
Menurut Puan, salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan pemerintah adalah memberikan pendidikan mengenai akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah. Ia menilai penguatan kesadaran akan akuntabilitas menjadi aspek penting untuk mencegah praktik korupsi di tingkat daerah.
“Bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas, tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga,” ujarnya.
Selain itu, Puan juga menyoroti kemungkinan adanya keterkaitan antara maraknya kepala daerah yang tersandung kasus hukum dengan tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilu.
Ia menilai persoalan tersebut perlu dikaji lebih jauh sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem politik dan tata kelola pemerintahan daerah.
Sebelumnya, sejumlah bupati dari berbagai daerah terjerat masalah hukum terkait dugaan korupsi. Di antaranya Bupati Pekalongan, Bupati Ponorogo, Bupati Pati, hingga Bupati Rejang Lebong.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan sejumlah kepala daerah tersebut sebagai tersangka dan terus mendalami perkara dengan memeriksa berbagai saksi terkait.