Jakarta (tutur.co.id) — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membentuk tim respon krisis untuk memperkuat perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di kawasan Timur Tengah, menyusul meningkatnya tensi geopolitik di wilayah tersebut.
Pelaksana Tugas Direktur Pelindungan WNI Kemlu Heni Hamidah mengatakan tim tersebut dibentuk untuk memantau perkembangan situasi keamanan secara intensif agar pemerintah dapat merespons cepat jika kondisi di lapangan memburuk. “Kami membentuk crisis response team dan meningkatkan komunikasi intensif setiap harinya antara Kemlu Pusat dengan perwakilan-perwakilan terdampak di kawasan untuk mendapatkan update kondisi real situasi keamanan di lapangan dan kondisi serta keberadaan para WNI,” ujar Heni, Jumat (6/3) dalam rilis yang diterima redaksi tutur.co.id
Sejalan dengan pembentukan tim tersebut, Kemlu juga memperkuat koordinasi dengan seluruh perwakilan RI di kawasan terdampak. Perwakilan tersebut menjalin komunikasi intensif dengan simpul-simpul WNI serta secara berkala menyampaikan laporan perkembangan situasi kepada kantor pusat di Jakarta.
Selain itu, perwakilan RI juga memperbarui data jumlah dan sebaran WNI di wilayah akreditasi masing-masing. Langkah ini diikuti dengan pembaruan rencana kontinjensi dan asesmen berbagai opsi evakuasi apabila situasi keamanan di kawasan semakin memburuk.
Perkiraan jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran berada di kisaran sekitar 329 orang menurut data terbaru dari Kementerian Luar Negeri RI pada awal 2026. Sebagian besar WNI tersebut terkonsentrasi di kota Qom dan berstatus pelajar atau mahasiswa. Sebelumnya, data Kemlu pada 2025 mencatat sekitar 386 WNI berada di Iran, juga dengan mayoritas pelajar yang tinggal di Qom.
Kemlu juga meningkatkan komunikasi eksternal dengan otoritas setempat. Heni mengimbau WNI di wilayah terdampak untuk terus memantau informasi resmi dari pemerintah setempat maupun perwakilan RI. “Kita tidak henti-hentinya menyampaikan imbauan kewaspadaan kepada para WNI di wilayah akreditasi di masing-masing perwakilan untuk memantau informasi resmi dari otoritas tempat dan perwakilan RI, dan menjaga komunikasi intensif dengan perwakilan RI terkait atau terdekat,” lanjut Heni.
Di sisi lain, Kemlu turut memantau operasional bandara internasional di kawasan terdampak dan ketersediaan penerbangan setiap hari. Sejumlah WNI dilaporkan mengalami kendala perjalanan akibat pembatasan atau penutupan ruang udara, namun pemerintah memastikan mereka tetap mendapatkan pendampingan. “Untuk para WNI stranded ini, sambil menunggu penerbangan yang akan membawa para WNI, mereka mendapatkan akomodasi dan penginapan serta konsumsi dan pengaturan jadwal penerbangan lanjutan yang dikomunikasikan oleh perwakilan RI dan otoritas tempat,” ujar Heni.