Jakarta (tutur.co.id) — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan operasi militer negaranya terhadap Iran diperkirakan berlangsung sekitar empat pekan atau bahkan kurang. Pernyataan itu disampaikan Trump dalam wawancara dengan Daily Mail, Ahad.
“Prosesnya selalu memakan waktu empat pekan. Kami memperkirakan akan memakan waktu sekitar empat pekan — atau kurang,” ujar Trump. Ia juga mengakui kemungkinan adanya korban jiwa tambahan di kalangan militer AS selama operasi berlangsung.
Trump menambahkan, Iran disebut ingin memulai perundingan setelah operasi militer berjalan. Namun, menurut dia, Teheran seharusnya membuka komunikasi lebih awal.
Eskalasi konflik terjadi setelah AS dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran. Iran membalas dengan serangan rudal ke wilayah Israel serta fasilitas militer AS di kawasan Timur Tengah.
Harga Minyak Naik, Selat Hormuz Ditutup
Ketegangan geopolitik tersebut langsung berdampak pada pasar energi global. Harga minyak dunia melonjak setelah Iran menutup Selat Hormuz, jalur distribusi minyak dan gas paling strategis di dunia yang dilalui sekitar 20 persen pasokan energi global.
Harga minyak acuan Brent tercatat menyentuh kisaran hampir 79 dolar AS per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) berada di kisaran 72 dolar AS per barel. Sejumlah analis memperkirakan harga minyak berpotensi bergerak ke rentang 80 hingga 100 dolar AS per barel apabila konflik berlanjut.
Stok BBM RI Aman 20 Hari
Di dalam negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan ketahanan bahan bakar minyak (BBM) nasional masih dalam kondisi aman.
“Masih cukup 20 hari,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).
Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan langkah mitigasi. Bahlil mengatakan pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan Dewan Energi Nasional (DEN) guna membahas dampak lonjakan harga minyak terhadap subsidi energi dan ketahanan pasokan dalam negeri.
Menurut dia, hingga saat ini belum ada gangguan berarti terhadap alokasi subsidi energi. Namun, pemerintah terus memantau perkembangan geopolitik di Timur Tengah karena berpotensi memicu koreksi harga energi global lebih lanjut.