Jakarta (tutur.co.id)- Nama Thomas Djiwandono mencuat ke publik dan mencuri perhatian publik setelah terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Di tengah sorotan atas pengangkatan ini, laporan harta kekayaan yang disampaikan Thomas Djiwandono ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi data yang menarik — sebagai bentuk cerminan transparansi pejabat negara di era baru birokrasi.
Dilaporkan pada 23 Januari 2025 untuk periode tahun 2024, Thomas Djiwandono, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, memiliki total harta kekayaan sebesar Rp74,49 miliar. Angka ini merupakan total dari berbagai kategori asetnya yang tersebar di beberapa posisi penting, tanpa tercatat adanya utang.
Aset Dominan: Tanah dan Bangunan di Jakarta Selatan
Bagian terbesar dari total kekayaan Thomas berasal dari tanah dan bangunan. Tercatat Thomas memiliki satu bidang properti di kawasan Jakarta Selatan seluas 2.646 m² dengan bangunan seluas 274 m², dengan nilai Rp40,570,630,000. Properti ini menjadi komponen paling signifikan dalam portofolio hartanya.
Meski demikian, dalam laporan harta kekayaan tidak menyebutkan apakah aset itu merupakan hasil pembelian pribadi, warisan, atau hibah, karena bentuk detail perolehan sering kali tidak dipublikasikan.
Garasi Mewah: Tiga Unit Kendaraan
Selain properti, Thomas juga mencatat kepemilikan tiga unit mobil yang nilainya mencapai Rp4,215 miliar. Rinciannya meliputi Toyota Alphard 2.5 G AT (2019) senilai sekitar Rp800 juta, Hyundai Staria 2.2 2WD 8AT (2024) senilai sekitar Rp1,065 miliar, dan Lexus (2024) senilai sekitar Rp2,35 miliar
Dari koleksi kendaraan ini dapat dinilai selera Thomas yang cenderung premium, layaknya pada umumnya di kalangan pejabat dan profesional Indonesia yang mampu memilih mobil sebagai aset maupun kebutuhan mobilitas.
Investasi dan Likuiditas
Komponen lain di dalam laporan LHKPN Thomas adalah surat berharga yang mencapai nilai Rp13,073,600,000, Tidak ada rincian jenis instrumen yang diumumkan publik, KPK hanya menampilkan nilai total.
Selain itu, Thomas juga melaporkan kas dan setara kas sebesar Rp14,829,031,234. Angka ini menunjukkan likuiditas signifikan di luar aset tetap dan investasi jangka panjang.
Sementara itu, kategori harta bergerak lainnya tercatat senilai Rp1,809,500,000. Biasanya kategori ini mencakup barang mewah, koleksi, atau peralatan lainnya.
Tanpa Utang: Kekayaan Bersih yang Positif
Satu hal yang konsisten dalam laporan LHKPN Thomas adalah tidak adanya utang yang dilaporkan. Hal ini berarti seluruh nilai asetnya merupakan kekayaan bersih yang dimiliki, tanpa dikurangi kewajiban finansial yang signifikan.
Dengan total harta kekayaan hampir Rp74,5 miliar dan berbagai aset yang bernilai tinggi, laporan LHKPN Thomas Djiwandono memberi gambaran bagaimana pejabat negara membangun portofolio kekayaan mereka. Di tengah karier baru sebagai Deputi Gubernur BI, data ini memberi konteks penting: bukan hanya tentang angka, tetapi tentang kejelasan posisi finansial di ruang publik yang lebih luas.