Jakarta (tutur.co.id) — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya membenahi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan memperketat pengawasan dan menjaga integritas institusi. Penegasan itu disampaikan seiring pelantikan puluhan pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan perlindungan pasar domestik.
Pada Rabu (28/1/2026), Purbaya melantik 27 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kemenkeu. Dari jumlah tersebut, 22 pejabat berasal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sementara sisanya masing-masing tiga pejabat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, satu pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan satu pejabat Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.
Dalam arahannya, Purbaya menekankan pentingnya perumusan kebijakan fiskal yang tepat untuk mendorong permintaan dalam negeri di tengah dinamika geopolitik global. Menurutnya, peran Bea dan Cukai menjadi krusial sebagai garda terdepan dalam melindungi pasar nasional dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat.
“Di dalam negeri kita punya domestic demand yang besar, ini harus didorong lewat kebijakan fiskal yang tepat, utamanya lagi domestic demand, kalau kita dorong pertumbuhannya tepat, tapi kalau banyak barang selundupan, domestic demand-nya yang menguasai perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang bersaing secara tidak fair, karena masuknya ilegal, sehingga perusahaan-perusahaan dalam negeri tidak mempunyai ruang untuk bersaing secara fair,” ungkapnya.
Ia menilai maraknya barang selundupan berpotensi menggerus daya saing industri nasional dan melemahkan pelaku usaha domestik. Karena itu, jajaran Bea dan Cukai yang baru dilantik diminta memperkuat pengawasan serta memastikan penegakan aturan berjalan konsisten dan berintegritas.
Purbaya juga mengingatkan bahwa pelantikan pejabat bukan sekadar agenda seremonial. Seluruh proses, kata dia, telah mendapat dukungan penuh pimpinan Kementerian Keuangan dan merupakan mandat negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Pelantikan ini bukan acara seremoni semata, karena ini merupakan tugas negara yang dititipkan oleh publik yang perlu dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Dominasi pejabat Bea dan Cukai dalam pelantikan kali ini dipandang sebagai sinyal kuat pembenahan internal yang pernah dijanjikan Menteri Purbaya. Kementerian Keuangan berharap langkah tersebut mampu memperkuat perlindungan pasar domestik dan menciptakan iklim usaha yang adil bagi industri dalam negeri.