Jakarta (tutur.co.id) — Pemerintah pusat menyiapkan skema bantuan renovasi dan hunian bagi warga terdampak bencana di Sumatra. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut bantuan renovasi rumah akan diberikan sebesar Rp15 juta untuk kategori rusak ringan dan Rp30 juta untuk rusak sedang. Skema ini ditujukan agar warga dapat segera kembali menempati rumahnya tanpa harus menunggu pembangunan hunian baru.
Pernyataan itu disampaikan Tito dalam Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 29 Desember 2025.
Untuk rumah yang rusak berat atau hilang, pemerintah menyiapkan dua opsi: hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Warga juga diberi keleluasaan memilih tinggal sementara bersama keluarga atau kerabat sembari menunggu proses pembangunan hunian permanen.
“Pemerintah tidak memaksakan satu skema. Ada yang memilih hunian sementara, ada juga yang ingin menerima bantuan tapi tinggal dulu di rumah keluarga,” ujar Tito.
Pembangunan hunian tetap, menurut Tito, akan dilakukan melalui berbagai jalur. Danantara akan membangun sebagian huntap, disusul Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta dukungan gotong royong dari berbagai elemen masyarakat. Pemerintah berupaya menghindari tumpang tindih program yang kerap menghambat pemulihan pascabencana.
Namun, Tito menegaskan percepatan penyaluran bantuan sangat bergantung pada kelengkapan data di daerah. Pemerintah daerah diminta segera menyerahkan data penerima bantuan secara rinci—by name, by address—berdasarkan tingkat kerusakan rumah.
“Kesepakatannya jelas. Data berasal dari Pemda. Tanpa data yang akurat, bantuan tidak bisa kami dorong lebih cepat,” kata Tito.
Data sementara dari tiga provinsi terdampak di Sumatra mencatat 213.432 rumah terdampak bencana. Rinciannya, 68.850 rumah rusak ringan, 37.520 rusak sedang, dan 56.108 rusak berat. Sekitar dua pertiga di antaranya masuk kategori rusak ringan dan sedang—kelompok yang diharapkan paling cepat pulih melalui bantuan renovasi.
Jika penyaluran berjalan sesuai rencana, sebagian besar warga terdampak dapat kembali menempati rumahnya sembari proses pemulihan lingkungan dan infrastruktur berlangsung.
Konferensi pers yang berlangsung hampir satu jam itu dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.
Kehadiran mereka menjadi penanda bahwa pemulihan pascabencana di Sumatra bukan sekadar urusan teknis, melainkan ujian koordinasi negara—dari meja pusat hingga ke desa-desa terdampak.
Mendagri pada acara groundbreaking (peletakan batu pertama) Pembangunan 103 Rumah untuk Rakyat Korban Bencana di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara (Sumut), Minggu (21/12/2025). (Foto: Dok.Puspen Kemendagri)