Jakarta (tutur.co.id) — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan secara terbuka pernyataan keras Presiden Prabowo Subianto terkait kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Prabowo disebut mengancam akan membekukan institusi tersebut dan menggantinya dengan perusahaan swasta asing jika pembenahan tidak menunjukkan hasil nyata dalam waktu dekat.
Perusahaan yang dimaksud adalah Société Générale de Surveillance (SGS), perusahaan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi asal Swiss. Skema serupa pernah diterapkan pada era Presiden Soeharto, ketika fungsi pengawasan kepabeanan dialihkan ke pihak ketiga guna menekan praktik penyimpangan.
“Bagi saya ini ancaman yang sangat serius. Pak Presiden menyampaikan, kalau Bea Cukai tidak beres tahun ini, mungkin akhir tahun akan diganti dengan SGS,” kata Purbaya di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
SGS merupakan salah satu perusahaan inspeksi dan sertifikasi terbesar di dunia, dengan jaringan lebih dari 2.500 laboratorium dan fasilitas operasional di 115 negara. Perusahaan ini didukung sekitar 99.500 tenaga profesional dan dikenal luas dalam pengawasan perdagangan lintas negara.
Selain ancaman restrukturisasi kelembagaan, Kementerian Keuangan juga akan melakukan langkah tegas di level internal. Purbaya menyatakan, lima pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas di lima pelabuhan utama akan dinonaktifkan sementara sebagai bagian dari penataan organisasi.
“Yang jelas, beberapa pejabat itu akan saya rumahkan. Ini pesan bahwa kami serius melakukan pembenahan tahun ini. Pejabat di lima pelabuhan besar akan diganti seluruhnya,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah pengganti pejabat tersebut akan diambil dari luar Ditjen Bea dan Cukai, Purbaya menegaskan pihaknya akan mengoptimalkan sumber daya internal. Menurut dia, merekrut pejabat dari luar berpotensi menghambat operasional karena kurangnya pemahaman teknis.
“Ada yang saya tukar antarpos. Kalau dari luar, biasanya butuh waktu lama untuk memahami operasi Bea Cukai. Yang jelas, langkah penonaktifan ini adalah bentuk keseriusan kami,” kata Purbaya.
Langkah tegas pemerintah ini menandai tekanan politik yang semakin kuat terhadap reformasi kepabeanan. Pemerintah berharap pembenahan struktural dan penegakan disiplin mampu memulihkan kepercayaan publik sekaligus menutup celah praktik penyimpangan di sektor perdagangan dan logistik nasional.