Davos (tutur.co.id) – Dari panggung kehormatan World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Presiden Prabowo Subianto menyuarakan pesan keras: negara tidak lagi memberi ruang kompromi bagi kejahatan sumber daya alam. Di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku bisnis global, Prabowo menyebut pemerintahannya telah menutup 1.000 tambang ilegal-langkah yang ia sebut sebagai penegakan hukum paling berani sepanjang sejarah Indonesia.
“Hingga saat ini, kami telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya,” kata Prabowo dalam pidatonya di Davos, Swiss, Kamis (22/1).
Menurut Prabowo, langkah tersebut merupakan bagian dari operasi besar-besaran penegakan hukum di sektor kehutanan dan sumber daya alam yang selama ini dianggap sarat kompromi. Dalam usia pemerintahannya yang baru memasuki tahun pertama, ia mengatakan negara telah menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan tambang ilegal di berbagai wilayah.
Tak berhenti di situ, pemerintah juga mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai sedikitnya 1,01 juta hektare lahan. Perusahaan-perusahaan tersebut terbukti membuka perkebunan dan aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung.
“Jika digabungkan dengan 4 juta hektare lahan ilegal yang telah disita sebelumnya, pada hakikatnya kami telah menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia,” ujar Prabowo.
Di hadapan forum global yang kerap menjadi barometer kepercayaan investor dunia, Prabowo juga memamerkan keberhasilan aparat penegak hukum dalam membongkar penyelewengan besar di sektor energi, termasuk tata kelola bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah. Ia menyebut praktik-praktik tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum.
Ketika menyinggung para pelaku usaha yang ia sebut rakus dan merasa kebal hukum, Prabowo makin bersemangat. “Mungkin para pengusaha yang menyebut diri mereka wirausahawan ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia,” katanya. “Atau mungkin mereka merasa bisa menyuap seluruh pejabat pemerintahan.”
Prabowo lalu melontarkan tantangan terbuka. “Saya menantang mereka untuk mencoba suap di pemerintahan saya,” ujarnya. “Mereka akan mendapatkan kejutan besar.”
Presiden mengungkapkan, jumlah korporasi yang diduga terlibat pelanggaran hukum mencapai 666 perusahaan. Meski angka itu mencerminkan masifnya persoalan tata kelola sumber daya alam, Prabowo menegaskan pemerintahannya tidak akan mundur.
“Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum,” kata Prabowo. “Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur.”
Pernyataan keras Presiden Prabowo di Davos bukan hanya sinyal politik domestik, melainkan juga pesan kepada komunitas global: Indonesia ingin dikenal bukan semata sebagai pasar besar dan sumber komoditas, tetapi sebagai negara yang serius menegakkan hukum-bahkan jika itu berarti berhadapan langsung dengan kepentingan modal besar.