Jakarta (tutur.co.id) – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak dibentuknya tim investigasi independent terkait banyaknya korban meninggal dalam latihan dasar militer (latsarmil) program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
“Ini tragedi dan harus ada investigasi independen atas kematian mereka. Apalagi Kementerian Pertahanan mengklaim keduanya telah melalui pemeriksaan kesehatan yang menyatakan mereka memenuhi syarat untuk menjalani pelatihan tersebut,” kata Usman Hamid, Jumat 26 Juni 2026.
Ya, selain memandang tak adanya korelasi latihan ala-ala militer dengan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Usman Hamid memang menyoroti keteledoran dalam proses skrining kesehatan dalam proses administrasi yang akibatnya justru memakan korban jiwa.
“Bagi kami urusan manajemen bisnis dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sipil tidak relevan dengan pelatihan ala militer. Apalagi hal ini bertentangan dengan prinsip koperasi. Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, dan UU No. 25 Tahun 1992 secara tegas menyatakan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Keputusan tertinggi berada pada rapat anggota, bukan pada sistem garis komando yang hierarkis layaknya militer,” ujarnya.
Oleh sebab itu Usman Hamid mendesak pemerintah harus segera menghentikan pendekatan militeristik dalam pengelolaan koperasi desa. “Hentikan latsarmil ini sekarang juga dan berikanlah porsi pendidikan yang berfokus murni pada kerja-kerja manajerial dan bisnis koperasi yang humanis kepada para calon pengelola,” tegasnya.