Jakarta (tutur.co.id) – Insiden meninggalnya peserta Program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) yang dipersiapkan menjadi pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) mendapat sorotan tajam dari sejumlah anggota DPR RI.
Hingga data terbaru Sabtu 27 Juni 2026, jumlah korban meninggal dilaporkan telah mencapai 5 orang. Kelimanya yakni Anisa Muyassaroh, Yonanda Muhammad Taufiq, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan dan terakhir adalah Nola Dya Sari harus pulang dalam peti mati.
Beberapa anggota dewan di Senayan langsung buka suara terkait banyaknya korban jiwa dari program pemerintah ini. Wakil Ketua Komisi I DPR, Anton Sukartono Suratto mendesak agar ada evaluasi terkait skrining Kesehatan peserta.
“Diperlukan adanya evaluasi sejak tahap pemeriksaan administrasi persyaratan hingga pelaksanaan pelatihan. Pertama, pemeriksaan kesehatan bagi peserta sipil harus diperketat, tidak boleh sekadar memenuhi syarat formalitas saja,” kata Anton kepada wartawan, Jumat 26 Juni 2026.
Senada dengan Anton, Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin juga menyoroti akurasi skrining kesehatan yang dilakukan tim medis. Karena menurut politisi PDI Perjuangan itu, banyak korban meninggal dalam latihan dasar militer (latsarmil) ini karena proses penyaringan kesehatan tidak akurat. Sehingga saat peserta sipil dihadapkan pada beban latihan fisik tertentu, dampaknya tentu sangat fatal.
TB Hasanuddin juga mendesak pelatihan ala-ala militer tersebut sudah saatnya harus dihentikan karena memakan banyak korban jiwa. Ia mendesak agar pelatihan ala-ala militer itu diganti dengan pelatihan yang relevan dengan tugas para calon pegawai koperasi tersebut.
“Pelatihan manajemen koperasi harus tetap berjalan karena sangat dibutuhkan. Namun latihan dasar kemiliteran yang justru merenggut nyawa peserta sudah saatnya dihentikan dan diganti dengan metode pembinaan yang lebih relevan dengan tugas mereka,” pungkasnya.