Jakarta (tutur.co.id) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan sistem digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) akan dirilis pada bulan Oktober atau November 2026 mendatang.
“Nanti pada Oktober atau November, Presiden (Prabowo Subianto) launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90 persen,” kata Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.
Luhut yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan itu mengatakan bahwa Perlinsos digital secara nasional nantinya diharapkan dapat diimplementasikan secara bertahap dan menyeluruh pada akhir tahun ini.
“Sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Jadi dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini,” kata Luhut.
Luhut menambahkan, bahwa saat ini uji coba (pilot project) sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) ini sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia. Tercatat ada 42 kabupaten/kota yang telah menjadi pilot project.
“Dan kita juga sepakat 42 kabupaten ini, piloting ini, kalau bisa akhir Juli mereka (masyarakat) sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta (yang terdaftar di Perlinsos digital),” kata Luhut.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto pun dijadwalkan untuk memantau langsung ke daerah yang tengah melakukan pilot project Perlinsos digital ini pada awal bulan depan.
“(Terkait) Schedule-nya tadi kami sudah sepakat, nanti kami usul pada Presiden untuk (memantau langsung di tanggal) 6, 7, 8, atau 9 Juli. Beliau melihat nanti apakah di Surabaya, Banyuwangi, dan Bali, mana yang beliau pilih (untuk dilakukan peninjauan),” ujarnya.
Adapun pemerintah menghadirkan Perlinsos digital sebagai sistem perlindungan sosial terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun menggunakan fondasi DPI yang telah diperbarui.
Digitalisasi pada sistem perlindungan sosial diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada masyarakat, dan memangkas kesulitan terkait akses bantuan sosial akibat persoalan administrasi dan data kependudukan.
Integrasi data melalui digitalisasi pun diharapkan dapat membantu meminimalkan kendala tersebut karena identitas kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga akan terhubung dalam satu platform.