Jakarta (tutur.co.id) – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengkritik rapat tertutup antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Komisi IX DPR RI yang membahas pagu anggaran 2027 pada Senin 15 Juni 2026. Menurutnya, rapat soal anggaran yang bersumber dari uang rakyat sudah seharusnya terbuka untuk publik.
“Semua rapat di DPR itu wajib terbuka, tidak boleh tertutup. Dinyatakan tertutup itu juga ada aturannya, enggak boleh semena-mena,” ujar Ray saat dihubungi Redaksi, Selasa 16 Juni 2026.
Ray menegaskan bahwa anggaran yang dibahas merupakan nasib uang rakyat, bukan milik pemerintah atau DPR. Karena itu, pihaknya secara tegas menyatakan publik berhak mengetahui penggunaannya secara transparan pembahasan yang dilakukan keduanya.
“Uang itu uang rakyat Indonesia, bukan uang pemerintah. Bukan uang DPR. Dan oleh karena itulah sudah semestinya seluruh warga masyarakat wajib mengetahui uang itu mau diapakan oleh pemerintah,” tegasnya.
Ia sangat menyayangkan sikap BGN dan DPR RI yang tidak transparan terlebih saat ini sedang menjadi sorotan publik atas berbagai kasus korupsi pengadaan dan kritikan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alih-alih menurunkan ketegangan, langkah ini dinilai justru meningkatkan kecurigaan masyarakat.
“Ini justru menimbulkan kecurigaan. BGN ini sudah banyak jadi sorotan, loh kok malah rapatnya dibuat tertutup. Jadi, alih-alih mereka mau menurunkan tensi kesalahpahaman, yang ada justru meningkatkan kesalahpahaman masyarakat terhadap kebijakan itu,” katanya.
Sebagai informasi, BGN dan Komisi IX telah menggelar rapat tertutup mengenai pembahasan anggaran 2027. Kegiatan rapat tersebut dipertanyakan transparansinya dan menjadi sorotan di tengah kasus korupsi yang menimpa Kepala BGN sebelumnya serta kritikan masyarakat terhadap pelaksanaan MBG.