Jakarta (tutur.co.id) – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno (BEM UBK) menilai kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto semakin merugikan masyarakat. Mereka mendesak evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Dalam aksi unjuk rasa yang digelar dikawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 15 Juni 2026, BEM UBK menyoroti skandal korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru-baru ini terungkap. Menurut mereka, Prabowo dinilai tidak memilih orang berkompeten untuk mengelola program prioritas.
“Kebijakan ini rasanya semakin merugikan masyarakat. Prabowo dengan program MBG merugikan banyak uang negara. Apa yang dilakukan Prabowo bukan memilih orang berkompeten, malah memilih orang berlatar belakang media,” ujar orator BEM UBK dari atas mobil komando.
Mereka juga mengkritik kebijakan kenaikan harga BBM yang berdampak luas. Kenaikan ini dinilai tidak hanya memberatkan pengendara, tetapi juga seluruh rakyat karena harga kebutuhan pokok ikut melambung dan daya beli masyarakat menurun.
“Kenaikan harga BBM bukan hanya masalah bagi pengendara, tetapi buat seluruh rakyat. Harga kebutuhan akan meningkat, daya beli masyarakat pun ikut menurun. Jangan sampai program-program pemerintah semakin hari semakin menyengsarakan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, mereka menyoroti penurunan nilai tukar rupiah. Pemerintah dinilai otoriter dan tidak bijaksana dalam mengelola moneter. BEM UBK memperingatkan bahwa jika Gubernur Bank Indonesia salah mengambil keputusan, akan merugikan rakyat banyak.
“Gubernur BI harus bekerja maksimal untuk meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia,” pungkas orator tersebut.