Jakarta (Tutur.co.id) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kunjungan luar negeri yang dilakukannya merupakan bagian dari upaya menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat sekaligus menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah menjadi fondasi diplomasi Indonesia sejak awal kemerdekaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang diikuti secara daring dari Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyinggung kritik yang kerap muncul terkait intensitas kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh seorang presiden. Prabowo menilai kritik yang muncul terhadap dirinya maupun Presiden ke-7 RI Joko Widodo sering kali bertolak belakang.
Menurut Prabowo, ketika Presiden Jokowi jarang melakukan kunjungan ke luar negeri, muncul anggapan bahwa Indonesia kurang aktif dalam diplomasi internasional. Sebaliknya, ketika dirinya aktif menghadiri berbagai agenda internasional, kritik juga tetap bermunculan.
“Jadi ada Presiden kayak Pak Jokowi yang jarang keluar negeri, disalahkan. Jokowi tidak pernah keluar negeri, Jokowi tidak peduli politik luar negeri. Saya sering ke luar negeri, ‘Prabowo sering ke luar negeri’. Aneh, sebetulnya tidak ada masalah,” kata Prabowo.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia beruntung memiliki warisan politik luar negeri bebas aktif yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa.
Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, konflik di berbagai kawasan, serta hubungan yang kerap memanas antarnegara besar, prinsip tersebut dinilai tetap relevan untuk menjaga posisi Indonesia di panggung internasional.
Menurutnya, implementasi politik bebas aktif tercermin dari sikap Indonesia yang tidak berpihak pada blok tertentu, tetapi tetap menjalin hubungan baik dengan seluruh negara.
“Seribu kawan terlalu sedikit. Satu lawan terlalu banyak. Ini adalah garis yang saya tempuh,” ujar Presiden.
Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia harus mampu membangun komunikasi dan kerja sama dengan semua pihak, termasuk negara-negara yang memiliki kepentingan berbeda di tingkat global.
Ia mencontohkan hubungannya yang baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin maupun Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
“Sekarang saya baik sama Presiden Putin, baik saya. Tapi saya baik juga sama Presiden Trump. Di sini saya disalahkan, di situ saya disalahkan. Tapi tidak ada masalah,” katanya.
Menurut Prabowo, menjaga hubungan baik dengan berbagai negara merupakan bagian dari strategi diplomasi untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.
Presiden menegaskan bahwa undangan dari negara-negara sahabat tidak bisa begitu saja ditolak karena hubungan internasional yang baik merupakan aset penting bagi Indonesia.
Di tengah berbagai kritik yang muncul, Prabowo mengaku tetap yakin dengan langkah diplomasi yang ditempuh selama tujuannya adalah untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.
“Untuk membela kepentingan rakyat, memang kita harus memelihara hubungan baik dengan semua pemerintah itu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa arah kebijakan luar negeri Indonesia saat ini berlandaskan prinsip “politik tetangga yang baik”. Melalui pendekatan tersebut, Indonesia berupaya menjaga hubungan harmonis dengan negara-negara di kawasan maupun mitra strategis di berbagai belahan dunia.
Menurut Presiden, hubungan yang baik dengan negara tetangga dan komunitas internasional akan memberikan manfaat besar bagi stabilitas, keamanan, investasi, hingga pertumbuhan ekonomi nasional.
“Makanya saya katakan politik Indonesia adalah politik tetangga yang baik,” ujar Prabowo.