Jakarta (Tutur.co.id) – Pendiri Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini, menilai pemerintah masih memiliki ruang yang besar untuk menghadapi tekanan ekonomi saat ini, meskipun kondisi fiskal tidak lagi seleluasa beberapa tahun lalu.
Menurut Hendri, kekuatan utama yang masih dimiliki pemerintah bukan terletak pada besarnya anggaran negara, melainkan pada kemampuan merumuskan, mengoreksi, dan mengoptimalkan berbagai kebijakan ekonomi.
“Sekarang pemerintah tidak memiliki anggaran yang tidak terbatas. Tetapi yang unlimited dan masih sangat besar dimiliki pemerintah adalah kebijakan,” kata Hendri dalam podcast Tutur PoV, Rabu (10/6/2026).
Hendri menjelaskan bahwa tantangan ekonomi yang berasal dari tekanan global maupun persoalan domestik tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah belanja negara. Karena itu, pemerintah perlu memanfaatkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga secara lebih efektif.
Selama ini, perhatian publik cenderung terfokus pada kebijakan fiskal dan moneter. Padahal, pemerintah memiliki banyak instrumen lain yang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, produksi, hingga ekspor.
Menurutnya, berbagai hambatan yang dihadapi dunia usaha sebenarnya dapat diatasi melalui perbaikan regulasi, penyederhanaan perizinan, penyesuaian kuota perdagangan, pemberian insentif fiskal, serta sinkronisasi kebijakan antarkementerian.
“Karena itu yang harus dilakukan sekarang adalah mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki pemerintah. Jangan hanya mengandalkan satu atau dua instrumen saja,” ujarnya.
Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menilai banyak negara mampu menghadapi tekanan ekonomi bukan karena memiliki anggaran besar, melainkan karena berhasil mengombinasikan berbagai kebijakan secara terintegrasi untuk melindungi industri dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
Indonesia, kata Hendri, perlu menerapkan pendekatan serupa dengan melibatkan seluruh kementerian ekonomi dalam satu formulasi kebijakan yang terpadu dan saling mendukung.
Ia menegaskan bahwa persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini terlalu kompleks jika hanya ditangani oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Diperlukan keterlibatan aktif kementerian lain seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, serta berbagai kementerian teknis terkait.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana seluruh instrumen kebijakan itu dimainkan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah yang sama,” katanya.
Lebih lanjut, Hendri menilai kekuatan terbesar Indonesia terletak pada besarnya pasar dan aktivitas ekonomi domestik. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung sektor riil, investasi, serta penguatan industri nasional harus menjadi prioritas pemerintah di tengah ketidakpastian global.
Menurutnya, koordinasi kebijakan yang kuat akan membantu menekan berbagai kekhawatiran pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku usaha untuk kembali melakukan ekspansi dan investasi.
“Masalah yang kita hadapi memang tidak mudah. Tetapi masih ada ruang yang sangat besar untuk bertindak. Ruang itu adalah kebijakan, dan itu yang harus dimanfaatkan secara maksimal,” tegas Hendri.