Jakarta (tutur.co.id) — Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai belum sepenuhnya berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kalangan buruh. Di tengah capaian pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5%, peningkatan daya beli masyarakat justru dinilai belum mengalami perbaikan signifikan.
Peneliti LPEM FEB UI, Rizki Nauli Siregar, mengatakan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2018–2025 memang relatif konsisten berada di kisaran 5%, dengan kenaikan upah riil sekitar 6%.
Namun, jika ditarik lebih jauh ke periode 2005–2017, kondisi berbeda justru terlihat. Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi tetap berada di level sekitar 5%, tetapi kenaikan upah riil masyarakat hanya berkisar 2%.
“Artinya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat umum yang adalah kebanyakan labor (buruh),” ujar Rizki dalam acara The Forum di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Menurut dia, konsumsi rumah tangga memang masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi, daya beli masyarakat mulai tertekan karena porsi pengeluaran konsumsi terhadap pendapatan terus meningkat, dari sebelumnya 68% menjadi sekitar 75%.
Kondisi itu, kata Rizki, membuat masyarakat mulai mengandalkan tabungan maupun pinjaman untuk mempertahankan konsumsi.
“Dari mana mereka bisa membiayainya? Ternyata savings turun dan peningkatan loan juga ada. Jadi bukan hanya kemungkinan besar mereka harus membayar lebih banyak dan juga mengambil tabungan dari yang sudah ada,” katanya.
Ia juga menyoroti sektor industri yang dinilai belum mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas secara optimal. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang tercatat dalam indikator makro belum memberikan efek rambatan yang cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Jadi kita perlu juga mentranslasikan angka-angka makro ini bagaimana dirasakan oleh masyarakat. Kita sungguh bersyukur masyarakat dan bisnis di Indonesia itu sangat resilien. Namun ketika menjadi lebih lemah menurut saya itu jadi missing opportunity terutama di saat global sedang gonjang-ganjing,” ujar Rizki.
Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% sepanjang 2026. Sementara dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, pertumbuhan ekonomi dipatok pada kisaran 5,8% hingga 6,5%.
Di sisi lain, Ketua Umum Association of Indonesian Energy, Mineral, and Coal Suppliers (Aspebindo), Anggawira, menilai pertumbuhan ekonomi berkualitas harus didukung iklim investasi yang kuat dan kompetitif.
Menurut dia, persaingan global saat ini tidak lagi sekadar antarnegara, melainkan antar-ekosistem ekonomi yang mampu memberikan kepastian dan efisiensi bagi investor.
“Karena bicara kita mau growth yang berkualitas ya harus ada investasi. Kompetisi sekarang ini kan sebenarnya bukan negara versus negara, tapi ekosistem versus ekosistem,” ujar Anggawira.
Ia mengatakan investor asing kini semakin memperhatikan berbagai faktor fundamental sebelum menanamkan modal, mulai dari stabilitas nasional, kepastian hukum, ketahanan energi, kesiapan infrastruktur, hingga kualitas ekosistem industri.
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi Indonesia pada triwulan I-2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai tersebut setara 24,4% dari target investasi tahunan sebesar Rp2.041,3 triliun.
Di tengah ketidakpastian global, Anggawira menilai pelaku usaha cenderung mengambil posisi wait and see. Karena itu, ia meminta pemerintah menjaga komunikasi publik secara hati-hati agar tidak memicu sentimen negatif terhadap iklim investasi nasional.
“Banyak statement yang menurut saya seharusnya sangat berhati-hati tetapi disampaikan secara tidak hati-hati. Menurut saya harus lebih disiplin dalam buat statement,” katanya.