Jakarta (tutur.co.id) – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2026 tembus di angka 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) langsung disambut euforia dalam hal ini pemerintah.
Ya, angka ini jika benar adanya maka menjadi salah satu capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir dan melampaui ekspektasi banyak analis pasar. Tak heran jika Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung ‘bernyanyi bahagia’.
Masih menurut BPS, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp3.447,7 triliun pada triwulan pertama tahun ini.
Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik masih cukup kuat di tengah tekanan global yang berasal dari konflik geopolitik, volatilitas harga energi, hingga ketidakpastian pasar keuangan internasional.
Namun yang menjadi pertanyaan besar, ada beberapa sinyal bahwa ekonomi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Rupiah yang terus dihajar hingga merebaknya PHK menyisakan tanda tanya besar.
Ekonom senior Wijayanto Samirin mencoba memandang secara obyektif terkait pencapaian pertumbuhan ekonomi di angka 5.61 persen itu. Menurutnya, pencapaian itu harus dilihat secara komprehensif sehingga tak terlalu dini larut dalam euforia.
“Kita juga harus lihat apakah faktor yang menyebabkan pertumbuhan itu (5,61%) adalah sesuatu yang bisa direplikasi di kuartal-kuartal berikutnya. Tumbuh tinggi di kuartal 1 itu tidak meaningful ketika di kuartal 2 tumbuh rendah, kuartal 3, kuartal 4 juga. Karena ketiadaan event tadi misalnya,” kata Wijayanto Samirin dilansir dari podcast Bang Don Zuper Opini, Jumat 15 Mei 2026.
Menurut Wijayanto, pertumbuhan ekonomi di angka 5,61% itu memang ditopang berbagai event yang sifatnya tak bisa diulang di kuartal selanjutnya. Sepertinya misalnya momentum lebaran hingga government spending lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Dalam kesempatan itu, Wijayanto juga menyoroti fakta bahwa angka pertumbuhan 5,61% itu tak terasa dampaknya di tengah masyarakat. Terlebih dengan nilai rupiah yang terus melorot hingga PHK besar-besaran yang terus terjadi.
“Ada dua kemungkinan pertama angkanya memang didoping jadi tinggi sehingga sesungguh di bawah itu dan yang kedua, tumbuh tapi tumbuhnya itu hanya dinikmati kalangan tertentu saja,” kata Wijayanto.
Wijayanto mencontohkan, program-program pemerintah seperti KDMP, spending yang dikeluarkan untuk membangun gedung dan membeli segala macamnya itu tidak dirasakan masyarakat. Begitu juga dengan MBG dimana masyarakat hanya menjadi konsumen saja sedangkan yang diuntungkan tentu hanya kalangan tertentu.
Hal itu yang menurut Wijayanto angka pertumbuhan ekonomi di angka 5,61 persen itu tak dirasakan masyarakat pada umumnya.