Jakarta (Tutur.co.id) – Presiden Prabowo Subianto menyoroti para eksportir komoditas sumber daya alam, seperti kelapa sawit dan batu bara, yang masih menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) di luar negeri. Menurut dia, kondisi tersebut dapat mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya diperoleh Indonesia dari hasil kekayaan alamnya.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri agenda penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga melaporkan penyelamatan aset dan penerimaan negara dari sektor kehutanan.
Prabowo mengatakan hasil ekspor sejumlah komoditas strategis selama ini tidak sepenuhnya kembali ke dalam negeri sehingga pemerintah perlu mengambil langkah penguatan kebijakan devisa hasil ekspor.
“Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, kelapa sawit kita diekspor, hasil ekspor tidak ditaruh di Indonesia. Batu bara kita dijual, diekspor, hasil ekspor tidak ditaruh di Indonesia,” kata Prabowo.
Pemerintah, lanjut Prabowo, telah menerapkan kebijakan kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan likuiditas dalam negeri.
Menurut Presiden, tanpa kebijakan tersebut, hasil kekayaan alam Indonesia berpotensi hanya menjadi komoditas ekspor tanpa memberikan dampak optimal bagi perekonomian nasional. Ia juga menyinggung komoditas lain seperti timah dan emas yang hasil ekspornya dinilai belum sepenuhnya memberi nilai tambah di dalam negeri.
Prabowo menegaskan pemerintah akan terus mendorong hilirisasi industri dan memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan hasil sumber daya alam. Langkah itu disebut sebagai bagian dari upaya agar kekayaan alam dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
“Kalau tidak, kekayaan kita habis dijual tanpa nilai tambah untuk negara,” ujar Prabowo.
Selain itu, Presiden menegaskan pemerintah akan tetap mengambil langkah tegas terhadap praktik yang dinilai merugikan kepentingan negara. Ia juga berjanji pemerintahannya akan terus melaporkan berbagai kebijakan dan langkah yang diambil kepada masyarakat.