Jakarta (tutur.co.id) – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengkritik sistem pengelolaan data kependudukan di Indonesia yang dinilai belum terintegrasi secara optimal. Ia menyoroti masih banyaknya lembaga yang mengelola basis data masing-masing, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi dan pemborosan anggaran negara. Menurutnya, keberadaan e-KTP seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai rujukan tunggal dalam berbagai layanan administrasi publik.
Dalam pernyataannya, Deddy juga membandingkan kondisi tersebut dengan Malaysia yang dinilai lebih maju dalam integrasi data. Ia menekankan bahwa persoalan ini perlu segera dibenahi agar pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, serta tidak membebani keuangan negara.