Teheran (Tutur.co.id) – Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali meningkat setelah Iran mewacanakan penerapan pungutan bagi setiap kapal yang melintasi Selat Hormuz sebagai jalur strategis perdagangan energi dunia.
Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menyatakan pemerintah perlu menetapkan sistem pengelolaan yang lebih ketat di Selat Hormuz dan Teluk Persia.
“Pemerintah harus menetapkan sistem pengelolaan dan pengendalian untuk Selat Hormuz dan Teluk Persia. Setiap kapal yang ingin masuk berdasarkan kepentingan nasional Iran harus membayar pungutan,” ujar Azizi.
Pernyataan tersebut muncul di tengah ketegangan diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat, khususnya setelah perundingan kedua negara di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan.
Azizi menilai Washington justru lebih membutuhkan kesepakatan damai dibanding Teheran. Ia juga menegaskan bahwa Iran tidak menaruh kepercayaan terhadap Amerika Serikat dalam proses negosiasi.
Perundingan yang berlangsung pada Sabtu (11/4/2026) tersebut digelar setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata sementara selama dua pekan. Namun, Wakil Presiden AS J.D. Vance menyatakan bahwa pembicaraan panjang tersebut gagal menghasilkan kesepakatan konkret, dan delegasi AS kembali ke negaranya tanpa hasil.
Dampak dari ketidakpastian tersebut mulai terasa di sektor pelayaran. Laporan Bloomberg menyebutkan dua kapal tanker minyak besar yakni Agios Fanourios I yang menuju Irak dan Shalamar berbendera Pakistan menuju Uni Emirat Arab memutuskan berbalik arah setelah kabar kegagalan perundingan.
Sementara itu, satu kapal lainnya, Mombasa B kelas Aframax, tetap melanjutkan pelayaran melalui jalur tersebut.
Rencana pungutan dari Iran, ditambah dengan ketidakpastian diplomatik, berpotensi memperburuk situasi di Selat Hormuz serta meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan kawasan.