Jakarta (tutur.co.id) — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) terus meningkat pada awal 2026, seiring pertumbuhan konsumsi yang belum diimbangi produksi dalam negeri.
Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam menyampaikan, porsi impor LPG pada 2025 mencapai 80,58% dari total kebutuhan nasional.
“Pada tahun 2025 impor LPG mencapai 80,58% dari total kebutuhan. Sementara itu pada tahun 2026 hingga Februari ketergantungan impor LPG meningkat menjadi 83,97% dari total kebutuhan,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi XII DPR, Rabu (8/4/2026).
Peningkatan tersebut terjadi seiring lonjakan konsumsi domestik. Rizwi mencatat, kebutuhan LPG nasional mencapai sekitar 25.000 metrik ton per hari pada 2025, dan meningkat menjadi 26.000 metrik ton per hari pada awal 2026.
Di sisi lain, kapasitas produksi dalam negeri masih belum mampu mengimbangi permintaan.
“Dari grafik yang kami sampaikan terlihat bahwa produksi dalam negeri masih jauh di bawah kebutuhan sehingga impor LPG tetap mendominasi pasokan nasional,” kata Rizwi.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, sebagian besar impor LPG Indonesia hingga April 2026 masih berasal dari Amerika Serikat, diikuti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Australia, Kuwait, serta China.
Namun, dinamika geopolitik global turut memengaruhi strategi pasokan energi nasional. Gangguan di jalur pelayaran Selat Hormuz mendorong pemerintah untuk mulai mengalihkan sumber impor.
“Dengan adanya kendala di Selat Hormuz, negara-negara lain selain Timur Tengah menjadi alternatif paling dominan untuk diupayakan importasi LPG-nya di tahun 2026,” ujarnya.
Kondisi ini mencerminkan tingginya kerentanan pasokan energi nasional terhadap faktor eksternal, sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memperkuat produksi dalam negeri dan diversifikasi sumber impor.