Jakarta (tutur.co.id) — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong pemerintah segera memulai reformasi kebijakan subsidi energi di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menilai langkah tersebut penting karena tidak ada kepastian kapan konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel akan berakhir.
“Jika reformasi dilakukan lebih awal, pemerintah akan memiliki ruang fiskal lebih besar untuk menghadapi potensi oil shock,” ujarnya dalam keterangan seperti dilansir Antara di Jakarta, Rabu.
Said menekankan subsidi elpiji perlu diarahkan secara lebih tepat sasaran, yakni kepada 40 persen rumah tangga berpendapatan rendah atau desil 6 ke bawah, seperti pelaku usaha mikro, nelayan kecil, serta petani dan buruh tani.
Untuk memastikan ketepatan sasaran, ia mengusulkan penggunaan data yang akurat dan sistem biometrik bagi penerima manfaat. Sebagai contoh, India telah menerapkan sistem identitas biometrik Aadhaar yang terintegrasi dengan rekening perbankan penerima subsidi.
Melalui sistem tersebut, penyaluran subsidi dilakukan secara non-tunai dan hanya dapat digunakan untuk membeli elpiji menggunakan verifikasi biometrik, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan.
“Memang di awal akan membutuhkan upaya besar, tetapi ke depan pemerintah akan memiliki basis data subsidi yang kuat dan terdigitalisasi,” jelasnya.
Sebagai konsekuensi dari subsidi yang lebih tertutup, harga elpiji 3 kilogram di pasar dapat disesuaikan menjadi harga keekonomian. Langkah ini dinilai dapat mengurangi beban subsidi negara secara signifikan.
Untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), Said juga mendorong evaluasi sistem distribusi melalui aplikasi MyPertamina. Ia meminta PT Pertamina melakukan sinkronisasi data pengguna subsidi dengan data kepemilikan kendaraan bermotor (STNK).
Dengan demikian, subsidi BBM dapat difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, seperti nelayan kecil, petani, dan pelaku UMKM pengguna sepeda motor. Sementara itu, kendaraan roda empat diusulkan tidak lagi menikmati subsidi, kecuali kendaraan niaga tertentu untuk menjaga stabilitas harga pangan.
Di sektor kelistrikan, Said juga meminta PT PLN melakukan validasi ulang penerima subsidi listrik dengan mengintegrasikan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Ia menilai rumah tangga yang lebih mampu perlu secara bertahap keluar dari golongan pelanggan 900 VA ke bawah, agar subsidi dapat dialihkan kepada masyarakat miskin yang lebih berhak.
Selain itu, PLN didorong mengembangkan program kompor listrik bagi rumah tangga miskin sebagai alternatif penggunaan elpiji subsidi.
Dengan berbagai langkah tersebut, Said menilai pemerintah dapat mengurangi beban subsidi energi sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran bantuan di tengah tekanan global.