Surabaya (Tutur.co.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Rabu mulai awal April 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk efisiensi energi.
“Mulai minggu depan WFH kita dilaksanakan pada hari Rabu. Jadi Senin, Selasa, Kamis dan Jumat kita bekerja secara hadir langsung. Sistem WFH ini kita laksanakan selaras dengan kebijakan penghematan BBM dan energi dari pemerintah pusat,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Rabu 25 Maret 2026.
Khofifah menegaskan WFH bukan bentuk pelonggaran kerja, melainkan sistem kerja fleksibel yang tetap menuntut disiplin dan tanggung jawab.
“Dengan sistem WFH, pelayanan publik tidak boleh berkurang. Justru kinerja harus tetap optimal dan koordinasi harus semakin kuat. Sektor pelayanan publik tertentu tetap masuk penuh,” ujarnya.
Pemprov Jatim memilih skema WFH dibanding Work From Anywhere (WFA) karena dinilai lebih efektif menjaga produktivitas ASN serta memungkinkan kontrol dari lingkungan keluarga.
Hari Rabu dipilih untuk menjaga ritme kerja sekaligus menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Rata-rata ASN menempuh perjalanan sekitar 28 kilometer pulang-pergi setiap hari, sehingga WFH seminggu sekali diharapkan menghemat energi.
“Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat ada kecenderungan libur panjang bahkan pulang kampung, rekreasi dan kegiatan lain yang menghabiskan BBM lebih banyak karena berlanjut dengan long weekend,” katanya.
Pengawasan akan dilakukan secara ketat oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memastikan kinerja ASN tetap optimal. “Produktivitas ASN tidak boleh menurun. Layanan publik harus tetap berjalan optimal, responsif, dan tanpa hambatan,” tegasnya.
Khofifah juga menyebut momentum Idul Fitri sebagai titik awal memperkuat komitmen ASN dalam meningkatkan kualitas pelayanan. “Seluruh jajaran ASN harus kembali bekerja dengan kualitas yang lebih baik, lebih profesional, lebih bertanggung jawab, dan lebih berorientasi pada pelayanan,” tambahnya.
Ia menegaskan ASN merupakan garda terdepan pelayanan negara, sehingga tidak boleh terjadi penurunan kinerja pasca libur. “Tidak boleh ada penurunan ritme kerja pasca libur. Hari pertama ini menjadi tolok ukur komitmen kita dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Khofifah mengingatkan, seluruh perangkat daerah diminta memastikan layanan publik kembali berjalan normal 100 persen dalam waktu satu minggu tanpa penumpukan.