Jakarta (tutur.co.id) — Di tengah ketidakpastian global yang kian meningkat, pemerintah mulai memperketat pengelolaan energi dari sektor strategis. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bersama Tentara Nasional Indonesia resmi menerapkan kebijakan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), sebagai langkah antisipatif terhadap potensi guncangan energi dan tekanan fiskal nasional.
Kebijakan ini bukan sekadar penghematan teknis, melainkan bagian dari respons strategis atas dinamika geopolitik global—terutama konflik di Timur Tengah—yang berisiko memicu lonjakan harga energi dunia.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya efisiensi nasional.
“Langkah-langkah yang disiapkan mencakup pengaturan penggunaan sumber daya secara lebih efektif dan berbasis prioritas, termasuk dalam operasional alutsista dan mobilitas dinas,” ujar Rico, seperti dilansir Antara.
Secara operasional, kebijakan ini menyasar beberapa aspek penting. Penggunaan alat utama sistem senjata (alutsista) akan diatur lebih selektif berdasarkan kebutuhan operasi, sementara mobilitas kendaraan dinas diperketat guna menekan konsumsi BBM.
Tak hanya itu, pemerintah juga mulai menguji fleksibilitas pola kerja. Skema kerja empat hari dalam sepekan untuk fungsi tertentu, dengan satu hari bekerja dari rumah (WFH), menjadi bagian dari strategi efisiensi energi yang lebih luas.
Meski demikian, Rico menekankan bahwa kebijakan ini bukan sinyal kondisi darurat. Cadangan energi nasional, kata dia, masih berada dalam kondisi aman. Efisiensi lebih ditujukan sebagai bentuk disiplin dalam pengelolaan sumber daya strategis di tengah ketidakpastian global.
Langkah dari sektor pertahanan ini berjalan paralel dengan upaya pemerintah menjaga kesehatan fiskal. Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan penyisiran anggaran kementerian/lembaga guna memastikan defisit APBN 2026 tetap terkendali di bawah 3% terhadap PDB.
Menurut Purbaya, fokus efisiensi diarahkan pada belanja yang dinilai tidak produktif atau berdampak lambat terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Rapat yang tidak jelas atau kebijakan yang dampaknya lambat bisa ditunda,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masih adanya kementerian/lembaga yang justru mengajukan kenaikan anggaran di tengah instruksi penghematan. Karena itu, pemerintah membuka opsi penentuan pemangkasan anggaran secara langsung oleh Kementerian Keuangan agar lebih efektif.
“Mereka kalau disuruh memotong enggak mau, malah menaikkan. Kalau bisa saya tentukan, nanti mereka yang menyesuaikan,” ujarnya.
Bahkan, pemerintah tidak menutup kemungkinan melakukan langkah simbolik sekaligus strategis, seperti pemotongan gaji pejabat tinggi, guna memperkuat ruang fiskal di tengah tekanan global.
Dengan defisit APBN yang saat ini masih dirancang di level 2,68% terhadap PDB, pemerintah memilih bergerak lebih cepat. Efisiensi dilakukan sebagai langkah mitigasi dini terhadap potensi lonjakan harga energi akibat eskalasi konflik global yang belum menunjukkan tanda mereda.
Di tengah lanskap global yang semakin kompleks, kebijakan efisiensi BBM dari sektor militer ini menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai mengedepankan strategi antisipatif—bukan reaktif—dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.