Jakarta (Tutur.co.id) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas pemerintah. Ia menilai anggaran negara lebih tepat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dibandingkan disalahgunakan.
Menurut Presiden, program MBG merupakan bentuk keberpihakan nyata negara kepada rakyat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Selain untuk mengatasi persoalan gizi dan stunting, program ini juga dirancang sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi di tingkat akar rumput.
Di tengah berbagai kritik dan tantangan fiskal, Prabowo menegaskan bahwa program tersebut tetap menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat.
“Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan,” ujarnya.
Ia mengaku melihat langsung kondisi anak-anak yang mengalami stunting di berbagai daerah saat melakukan kunjungan ke desa-desa. Hal itu, menurutnya, semakin menguatkan keyakinan bahwa program tersebut berada di jalur yang tepat.
Selain dampak sosial, Presiden juga menyoroti potensi ekonomi dari program MBG. Ia memperkirakan, pada tahap puncak, program ini akan melibatkan sekitar 30 ribu dapur yang masing-masing dapat menyerap sekitar 50 tenaga kerja, atau setara dengan 1,5 juta lapangan kerja.
Tidak hanya itu, setiap dapur juga akan mendorong aktivitas ekonomi melalui jaringan pemasok bahan pangan. Presiden memperkirakan setiap dapur dapat melibatkan 5 hingga 10 vendor, yang masing-masing berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja tambahan di sektor pertanian dan distribusi.
Meski demikian, Prabowo mengakui masih terdapat kekurangan dalam implementasi program. Pemerintah, kata dia, telah melakukan penertiban terhadap dapur-dapur yang tidak memenuhi standar, termasuk menutup lebih dari seribu unit.
Ia juga menegaskan bahwa pembiayaan program tidak berasal dari utang baru, melainkan dari efisiensi anggaran dan upaya mengurangi kebocoran keuangan negara.
“Uang kita ada. Tinggal kita organisir dan kurangi kebocoran,” tegasnya.
Presiden menilai kebijakan ini sebagai bagian dari upaya memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat, khususnya kelompok bawah yang selama ini belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan.