Jakarta (tutur.co.id) — Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani, mengingatkan potensi risiko terhadap kepercayaan investor jika pemerintah membuka peluang pelebaran defisit APBN di atas 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Shinta, pelebaran defisit berpotensi mendorong peningkatan utang negara yang pada akhirnya dapat memengaruhi penilaian (rating) Indonesia di mata investor global.
“Kalau pelebaran defisit itu berarti bisa ada penambahan utang. Dan penambahan utang itu nantinya akan berpengaruh kepada Indonesia sendiri, dan juga kepada rating, kita juga harus hati-hati,” ujar Shinta di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Ia menegaskan dukungan dunia usaha terhadap langkah pemerintah yang tetap menjaga disiplin fiskal. Batas defisit 3% PDB dinilai penting sebagai jangkar stabilitas sejak diterapkan pascakrisis Asia.
“Kami mendukung bahwa pemerintah sangat berhati-hati untuk tidak mau melakukan pelebaran defisit,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak berencana mengubah batas defisit tersebut, kecuali dalam kondisi darurat besar seperti pandemi.
“Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19,” kata Prabowo.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah akan menempuh efisiensi belanja untuk menjaga defisit tetap terkendali, termasuk meminta kementerian dan lembaga menunda program tambahan serta menghitung ulang anggaran di tengah tekanan kenaikan harga energi.
“Kalau memang harga BBM naik terus, langkah pertama ya efisiensi,” ujar Purbaya.