Sydney (Tutur.co.id) – Pemerintah Australia menyatakan cadangan bahan bakar nasional berada dalam kondisi terkendali meski jumlahnya relatif terbatas. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia, Chris Bowen, dalam konferensi pers terkait pembaruan stok energi nasional.
Bowen menjelaskan bahwa Australia saat ini memiliki cadangan sekitar 36 hari pasokan bensin serta sekitar 29 hari pasokan bahan bakar jet. Sementara itu, cadangan diesel nasional tercatat mencapai sekitar 2,7 miliar liter.
Menurutnya, stok energi nasional saat ini mencakup sekitar 1,6 miliar liter bensin dan sekitar 800 juta liter bahan bakar jet yang tersebar di berbagai fasilitas penyimpanan energi di seluruh negeri.
Pemerintah Australia menegaskan bahwa secara keseluruhan pasokan bahan bakar nasional masih aman dan pengiriman impor tetap berjalan sesuai jadwal. Namun demikian, lonjakan permintaan yang tinggi di sejumlah wilayah telah memicu kekurangan sementara di beberapa daerah.
Bowen mengatakan kondisi tersebut terutama terjadi di kawasan pedesaan dan wilayah regional, di mana permintaan bahan bakar meningkat dalam waktu singkat.
Untuk mengantisipasi tekanan terhadap pasokan energi, pemerintah Australia juga mengumumkan sejumlah langkah darurat. Di antaranya adalah pelepasan sebagian cadangan bahan bakar strategis serta pelonggaran sementara standar kualitas bahan bakar agar lebih banyak pasokan dapat masuk ke pasar domestik.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kelancaran sektor transportasi, pertanian, dan distribusi logistik yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global serta gangguan pada pasar energi internasional akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga minyak dunia sekaligus meningkatkan kekhawatiran mengenai ketahanan energi di berbagai negara, termasuk Australia.
Pemerintah Australia mulai memberikan pembaruan rutin mengenai stok bahan bakar nasional sejak awal hingga pertengahan Maret 2026. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi di tengah meningkatnya tekanan pada pasar energi global.