Jakarta (Tutur.co.id) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan sistem digital single ID berbasis kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) untuk memperkuat penyaluran bantuan sosial (bansos) dan meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.
Sistem identitas digital terpadu tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada akhir 2026. Pemerintah meyakini teknologi ini akan membantu memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak sekaligus mengurangi potensi kebocoran anggaran negara.
“Digital single ID mungkin akhir tahun ini akan berjalan sehingga semua bantuan sosial atau direct cash transfer akan lebih tepat sasaran dan dapat menghemat anggaran cukup besar,” kata Luhut dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurut Luhut, transformasi digital pemerintahan menjadi salah satu prioritas dalam membangun sistem pelayanan publik yang lebih efisien dan akuntabel.
Ia menjelaskan bahwa sekitar 80 persen sistem Government Technology (GovTech) saat ini telah terintegrasi antar kementerian dan lembaga. Integrasi data tersebut menjadi fondasi utama dalam penerapan digital single ID.
Melalui sistem ini, pemerintah dapat memetakan profil masyarakat secara lebih akurat, termasuk dalam menentukan penerima bantuan sosial dan berbagai program subsidi lainnya.
Luhut mengatakan pemerintah juga tengah mengarah pada perubahan skema subsidi dari yang sebelumnya berbasis komoditas atau barang menjadi berbasis penerima manfaat.
Dengan sistem identitas digital yang terintegrasi, bantuan dapat langsung disalurkan kepada individu yang memenuhi kriteria sehingga lebih tepat sasaran.
“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata bansos itu berupa transfer tunai sekitar Rp5,4 juta per orang,” ujar Luhut.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus mengurangi risiko salah sasaran dalam penyaluran bantuan.
Selain digunakan untuk program bantuan sosial, digital single ID juga diproyeksikan mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Luhut menjelaskan bahwa teknologi AI akan dimanfaatkan untuk mengelompokkan dan memberikan penilaian terhadap pelaku UMKM berdasarkan data yang terintegrasi. Dengan demikian, pemerintah dapat menyusun kebijakan pembiayaan, pendampingan, maupun akses permodalan yang lebih tepat.
“Ini nanti dikelompokkan dengan AI. Kita bisa mendorong UMKM dengan memberikan skor yang baik karena data pelaku usaha dapat dipantau dengan jelas,” katanya.
Pemerintah menilai penerapan digital single ID akan menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pemerintahan berbasis data dan teknologi.
Dengan jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mendekati 300 juta jiwa dalam beberapa tahun ke depan, sistem digital terintegrasi dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, serta efektivitas pelaksanaan program pemerintah.
Luhut mengatakan seluruh proses, mulai dari pengumpulan data, pelaksanaan kebijakan, hingga evaluasi program, nantinya dapat dipantau secara waktu nyata (real-time).
“Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini,” ujarnya.