Jakarta (Tutur.co.id) – Usulan Presiden Prabowo Subianto mengurangi gaji pejabat mendapat dukungan dari sejumlah fraksi di DPR. Pengurangan gaji anggota kabinet maupun DPR sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.
Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan siap dipotong gaji jika negara membutuhkan. Menurutnya, hal tersebut adalah upaya dalam menciptakan kepekaan terhadap keadaan serta menyesuaikan diri.
“Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan,” kata Sarmuji di Jakarta, Senin (16/3/2026).
Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR Ahmad Sahroni juga mendukung upaya Prabowo dalam mencari solusi demi mensejahterakan rakyat di tengah situasi global terkini. Pemerintah, menurut dia, punya berbagai opsi untuk mengefisienkan anggaran, tetapi harus tetap dikaji secara mendalam
“Apalagi yang terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang. Karena, apabila tidak dikaji secara matang, efisiensi di pos gaji berpotensi memunculkan efek turunan,” ucap Sahroni.
Meski begitu, dia menegaskan sikap dan prinsip DPR akan senada dengan pemerintah, yakni kepentingan rakyat adalah hal yang utama.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno menegaskan pihaknya akan mengikuti arahan dari Presiden. Dia menilai negara harus mendahulukan kepentingan rakyat.
“Jadi apa yang diusul Bapak Presiden saya kira sudah sangat lengkap, komprehensif, dan kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan,” tutur Eddy.
Sebelumnya, Prabowo mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai antisipasi dampak krisis global.
Sebagai bahan perbandingan, Presiden mencontohkan penghematan yang dilakukan negara lain, seperti Pakistan. Negara tersebut menerapkan langkah yang dianggap sebagai langkah kritis, antara lain penerapan kerja dari rumah bagi pegawai pemerintah dan swasta hingga 50 persen serta pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.
Pakistan juga menghemat dengan mengurangi gaji anggota kabinet dan DPR, memangkas penggunaan BBM pada kendaraan pemerintah, membatasi penggunaan kendaraan dinas, serta menghentikan sejumlah belanja pemerintah seperti pengadaan kendaraan, pendingin ruangan, dan perabot kantor.
Presiden Prabowo menyampaikan berbagai contoh langkah tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan penghematan yang diperlukan.