New Delhi (Tutur.co.id) – Isu impor kendaraan niaga oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dari Mahindra & Tata Motors asal India tengah menjadi sorotan publik dan politik di Indonesia. Santer kabar jika impor Agrinas ini sementara dibekukan karena derasnya kritikan. Namun hal itu dibantah Mahindra India.
Dilansir The Economics Times, Rabu 4 Maret 2026, Mahindra India mengaku bahwa kesepakatan tetap jalan terus. Mereka mengaku belum mendapat surat resmi baik dari Agrinas maupun pemerintah Indonesia terkait isu pembekuan sementara atau penundaan kesepakatan tersebut.
Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang sempat menyampaikan impor kendaraan dari India ditunda menyusul banyaknya kritikan yang masuk. Rencananya, Agrinas akan mengimpor 35 ribu unit Mahindra untuk kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Agrinas, sebuah perusahaan milik negara, merencanakan pengadaan 105.000 kendaraan niaga dari India untuk mendukung program KDKMP, salah satu inisiatif besar pemerintah untuk memperkuat logistik pedesaan dan ketahanan pangan. Rencana itu melibatkan 35.000 unit pickup 4×4 dari Mahindra & Mahindra dan 35.000 unit pickup 4×4 serta 35.000 truk enam roda dari Tata Motors (India).
Mahindra sendiri sebelumnya mengumumkan telah mendapatkan pesanan ekspor terbesar untuk 35.000 unit light commercial vehicles (LCVs) bagi Indonesia dan telah menerima uang muka untuk pengiriman pada 2026.
Desakan Penundaan dari DPR
Rencana impor ini memicu kritik dari beberapa pihak, terutama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda dulu rencana impor tersebut.
Alasannya, Presiden Prabowo Subianto yang sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri perlu kembali dan mengevaluasi rencana itu bersama lembaga terkait. Para legislator juga ingin menilai kesiapan industri otomotif lokal sebelum keputusan akhir diambil.
Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan pihaknya siap mengikuti arahan dari DPR dan pemerintah, termasuk jika diminta menunda pengadaan kendaraan tersebut.
Alasan Pemerintah dan Menkeu
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa proyek impor ini tidak akan membebani fiskal negara, karena pembiayaan berasal dari pinjaman bank yang akan dicicil melalui alokasi anggaran tahunan, termasuk alokasi dana desa.
Ditambah lagi, menurut pemerintah keputusan ini diyakini dapat mendukung program Koperasi Desa Merah Putih tanpa tambahan tekanan anggaran.
Kritik Industri dan Penolakan Publik
Namun kritik juga datang dari kalangan industri otomotif dan masyarakat. Para penentang khawatir bahwa pengadaan massal kendaraan impor bisa melemahkan industri otomotif dalam negeri, yang kemampuan produksinya selama ini cukup signifikan.
Mereka mempertanyakan prioritas kebijakan yang lebih mengutamakan produk asing daripada produksi lokal. Beberapa pengamat bahkan menyebut bahwa impor dalam skala besar dapat “membunuh industri otomotif nasional”.