Jakarta (tutur.co.id) — Pemerintah telah menarik pembiayaan utang sebesar Rp185,3 triliun hingga akhir Februari 2026. Realisasi tersebut setara dengan 22,3 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp832,2 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan pembiayaan anggaran tahun ini masih berada dalam batas yang terkendali. Bahkan, realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp249,9 triliun.
“Pembiayaan anggaran tahun 2026 terjaga dengan baik dalam batas terkendali. Realisasinya per akhir Februari mencapai Rp185,3 triliun atau 22,3 persen dari target,” kata Juda dalam konferensi pers APBN di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).
Di sisi lain, pembiayaan yang berasal dari sumber non utang tercatat sebesar Rp21,1 triliun. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp3,9 triliun.
Dengan demikian, realisasi pembiayaan anggaran secara keseluruhan hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp164,2 triliun atau sekitar 23,8 persen dari target dalam APBN.
Juda menjelaskan strategi pembiayaan pemerintah dilakukan secara antisipatif untuk memastikan ketersediaan kas negara tetap memadai, sekaligus menjaga fleksibilitas pembiayaan di tengah dinamika pasar keuangan global.
“Strategi pembiayaan dilakukan secara antisipatif yaitu memastikan ketersediaan kas tetap memadai sekaligus menjaga fleksibilitas pembiayaan untuk merespons dinamika pasar yang sedang terjadi,” ujarnya.
Sebagian besar pembiayaan utang tersebut diperoleh melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik. Menurut Juda, minat investor terhadap instrumen tersebut masih sangat kuat.
Hal ini tercermin dari rasio bid to cover pada lelang SBN yang tetap tinggi. Untuk Surat Utang Negara (SUN), rasio tersebut berada di atas dua kali, sementara untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 3,1 kali.
“Bahkan dibandingkan tahun lalu, tahun ini lebih baik. Ini menunjukkan minat dan kepercayaan investor terhadap fundamental perekonomian kita masih terjaga di tengah dinamika pasar keuangan global yang penuh ketidakpastian,” jelasnya.
Selain dari pasar domestik, pemerintah juga menghimpun pembiayaan melalui penerbitan SBN global pada Februari 2026. Pemerintah menerbitkan obligasi dalam dua mata uang, yakni offshore renminbi (CNH) senilai 9,25 miliar dengan imbal hasil sekitar 2–3 persen serta obligasi euro sebesar 2,7 miliar euro dengan yield sekitar 4–5 persen.
“Yield yang cukup baik tersebut menunjukkan bahwa investor global sangat confident dengan fundamental ekonomi kita yang masih terjaga dengan baik,” pungkas Juda.