Jakarta (tutur.co.id) — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa perjanjian perdagangan energi antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak akan menambah kuota impor energi nasional. Pemerintah hanya mengalihkan sumber impor dari negara lain ke Amerika Serikat tanpa meningkatkan total volumenya.
Bahlil menjelaskan, kebutuhan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional setiap tahun mencapai sekitar 8,3 juta ton. Dari jumlah tersebut, produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 1,6 juta ton sehingga sisanya dipenuhi melalui impor sekitar 7 juta ton per tahun. Selain LPG, Indonesia juga masih mengimpor bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah (crude oil) guna menjaga pasokan energi domestik.
Menurut dia, kesepakatan pembelian energi dengan nilai indikatif sekitar 15 miliar dolar AS tersebut merupakan bagian dari Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau Reciprocal Trade Agreement (RTA) yang difinalisasi dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington DC.
“Volume angka impornya sama, hanya switch tempatnya saja,” ujar Bahlil. Ia memastikan kebijakan ini tidak akan membebani negara maupun mengganggu kedaulatan energi nasional.
Dari total komitmen tersebut, pembelian mencakup impor LPG, minyak mentah, serta produk BBM olahan tertentu. Pemerintah juga membuka peluang kerja sama komoditas energi lain sesuai kebutuhan domestik, termasuk batu bara metalurgi dan teknologi batu bara bersih.
Bahlil menambahkan, harga pembelian seluruh komoditas tetap mengikuti mekanisme pasar global. Bahkan, harga LPG dari Amerika Serikat disebut lebih kompetitif dibandingkan sejumlah negara pemasok lainnya. Dengan demikian, pengalihan sumber impor dinilai tetap rasional secara bisnis dan tidak merugikan kepentingan nasional.
Pemerintah menegaskan, seluruh komitmen dalam perjanjian dagang energi tersebut akan dijalankan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri, aspek keekonomian, serta kepentingan jangka panjang bangsa.