Jakarta (Tutur.co.id) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memaparkan sejumlah program prioritas pemerintahannya dalam forum bisnis US Chamber of Commerce di Washington, D.C., Amerika Serikat, Rabu (18/2) sore waktu setempat.
Di hadapan para pengusaha Amerika Serikat, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya berfokus pada upaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menciptakan iklim investasi yang stabil dan terpercaya.
“Saya menjalankan Program MBG yang pada dasarnya saya pelajari dari pengalaman Amerika dan Eropa. Saya memahami bahwa ini adalah bagian nyata dari proses demokratisasi. Demokrasi yang nyata harus bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat melalui layanan pendidikan dan kesehatan,” kata Prabowo.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), lanjutnya, tidak hanya bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput.
Saat ini, tercatat sebanyak 23.000 dapur MBG telah beroperasi di berbagai desa di Indonesia. Setiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang, mayoritas ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap.
Program ini juga memunculkan efek berganda pada sektor pertanian dan peternakan. Setiap dapur membutuhkan pasokan telur, ayam, sayuran, serta bahan pangan lainnya, sehingga menciptakan kepastian pasar bagi petani dan peternak lokal.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut memperkenalkan pembentukan sovereign wealth fund atau Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai bagian dari strategi hilirisasi industri nasional.
“Kami baru saja membentuk sovereign wealth fund baru yang dinamakan Danantara. Semua aset milik negara telah kami konsolidasikan ke dalam badan pengelola investasi ini untuk mendorong hilirisasi industri,” ujarnya.
Selain memaparkan program ekonomi, Prabowo juga secara terbuka mengakui masih adanya tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan, termasuk praktik korupsi dan berbagai aktivitas ekonomi ilegal.
“Kami memiliki masalah tata kelola, korupsi, dan kelemahan institusi. Banyak penyelundupan terjadi. Banyak kegiatan ekonomi ilegal seperti pertambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, dan perkebunan ilegal di hutan lindung. Ini adalah masalah lama, tetapi saya memilih untuk menghadapinya secara langsung,” tegas Prabowo.