Jakarta (Tutur.co.id) – Pemerintah telah merampungkan sebanyak 4.263 unit hunian sementara (huntara). Angka tersebut setara 24 persen dari total rencana pembangunan huntara di tiga provinsi terdampak bencana yang mencapai 17.499 unit
“Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan huntara terbesar. Dari 15.934 unit yang direncanakan, hingga akhir Januari 2026 telah 3.248 unit huntara selesai dibangun, atau sekitar 20 persen,” kata Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Tito Karnavian, Minggu (1/2/2026).
Tito Karnavian mengatakan pembangunan huntara di Sumatra Utara mencatat progres 539 unit selesai dari total 947 yang direncanakan, atau sekitar 57 persen. Adapun Sumatra Barat menunjukkan progres paling tinggi secara persentase, dengan 476 unit huntara selesai atau setara 77 persen.
Perbedaan capaian antarprovinsi dipengaruhi skala kebutuhan, kesiapan lahan, serta akses logistik di wilayah terdampak. Meski demikian, pemerintah memastikan percepatan pembangunan terus dilakukan secara merata dengan melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI/Polri, BUMN, serta mitra non-pemerintah dan lembaga filantropi.
“Sinergi ini menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berjalan cepat, terkoordinasi, dan sesuai standar kelayakan hunian sementara,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Selain pembangunan fisik huntara, pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa transisi. Sebagai pelengkap upaya pemulihan, pemerintah menyalurkan Dana Tunggu Hunian bagi keluarga terdampak yang belum menempati huntara maupun hunian tetap. Bantuan ini diberikan sebesar Rp600.000 per bulan per kepala keluarga untuk periode tiga bulan.
Hingga akhir Januari 2026, sebanyak 5.448 kepala keluarga telah menerima Dana Tunggu Hunian dari total 18.043 keluarga yang terdata di tiga provinsi terdampak, atau sekitar 30 persen. Penyaluran bantuan dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemda, dan perbankan Himpunan Bank Milik Negara guna memastikan proses transparan dan tepat sasaran.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus mempercepat pembangunan huntara dan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat berakhirnya masa pengungsian, menjaga keberlangsungan kehidupan serta menjadi fondasi awal menuju pembangunan hunian tetap yang aman dan berkelanjutan.