Jakarta (tutur.co.id) — Program konversi motor listrik yang digagas pemerintah mendapat dukungan dari Center of Economic and Law Studies. Lembaga tersebut menilai kebijakan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi energi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menjelaskan bahwa peralihan dari motor berbahan bakar fosil ke listrik akan menekan konsumsi BBM sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan.
“Selain itu, kebisingan juga akan turun drastis, disertai polutan hasil gas buang akan turun,” ujarnya, seperti dikutip Antara.
Lebih jauh, Bhima menilai program ini memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap ekonomi daerah, terutama jika pemerintah melibatkan bengkel non-resmi atau bengkel alternatif dalam proses konversi. Menurutnya, pelaku usaha kecil di desa bisa dilatih dan diberikan paket konversi untuk memperluas ekosistem kendaraan listrik.
Ia juga mencontohkan praktik serupa di Prancis yang dinilai sukses mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus memberdayakan usaha kecil.
Untuk meningkatkan minat masyarakat, Bhima mendorong adanya insentif tambahan, seperti pembebasan opsen pajak, gratis biaya perpanjangan pelat nomor, hingga insentif bagi pasar motor listrik bekas hasil konversi, termasuk pembebasan biaya balik nama.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah akan membentuk satuan tugas (Satgas) transisi energi guna mempercepat program ini. Pembentukan Satgas tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Bahlil, percepatan konversi menjadi krusial mengingat jumlah kendaraan roda dua di Indonesia mencapai sekitar 120 juta unit. Pemerintah pun menargetkan implementasi program ini dapat berjalan optimal dalam waktu tiga hingga empat tahun, bahkan diharapkan bisa terealisasi lebih cepat.