Washington DC (Tutur.co.id) – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa negaranya tidak lagi membutuhkan dukungan militer dari sekutu, termasuk Jepang dan negara-negara NATO, untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz.
Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Selasa (17/3/2026), di tengah meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ia mengklaim bahwa operasi militer yang dilakukan telah mencapai hasil signifikan.
“Karena kita telah mencapai keberhasilan militer yang begitu besar, kita tidak lagi membutuhkan atau menginginkan bantuan negara-negara NATO. Kita tidak pernah membutuhkannya,” tulis Trump melalui media sosial.
Sikap tersebut menandai perubahan dari pernyataan sebelumnya. Dalam beberapa hari terakhir, Trump sempat meminta sejumlah negara seperti Inggris, China, Prancis, Jepang, dan Korea Selatan untuk mengirim kapal perang guna menjaga keamanan jalur pelayaran strategis tersebut.
Trump juga menyampaikan ketidakpuasannya terhadap sekutu-sekutunya, termasuk negara-negara NATO, Australia, Jepang, dan Korea Selatan, yang dinilai tidak menunjukkan minat untuk terlibat dalam operasi tersebut. Menurutnya, aliansi pertahanan seperti NATO selama ini tidak berjalan seimbang.
“Saya selalu melihat NATO sebagai jalan satu arah,” ujar Trump, seraya menyoroti besarnya kontribusi anggaran Amerika Serikat dalam aliansi tersebut.
Seperti diketahui, Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia. Negara-negara Asia, khususnya Jepang, sangat bergantung pada jalur ini, dengan lebih dari 90 persen impor minyak mentahnya berasal dari kawasan Timur Tengah.
Namun, keterlibatan Jepang dalam konflik militer di luar negeri terbatas oleh konstitusi pasifis yang membatasi peran Pasukan Bela Diri Jepang. Trump juga mengungkapkan sebagian besar sekutu AS enggan bergabung dalam kampanye militer melawan Iran. Ia bahkan menyebut dirinya “kecewa” terhadap sikap sejumlah negara sekutu.
Di sisi lain, Trump menyebut Amerika Serikat tetap mendapat dukungan dari sejumlah negara di Timur Tengah, seperti Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.