Jakarta (tutur.co.id) – Posko Pelayanan Blok 15 Gelora Bung Karno akan kembali beroperasi mulai Senin 22 Juni 2026 pukul 11.00 WIB. Pos pelayanan ini kembai dibuka setelah dilakukan eksekusi Hotel Sultan pada Kamis 18 Juni 2026 yang sempat ricuh. Pos pelayanan ini akan menerima pendataan pekerja eks Hotel Sultan.
Posko yang berlokasi di Gedung Parkir A, seberang Istora GBK tersebut akan dibuka setiap hari sebagai pusat informasi, komunikasi, dan tindak lanjut bagi pekerja setelah pengelolaan Blok 15 dikembalikan kepada negara.
Posko Pelayanan Blok 15 telah dibuka Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) sejak Februari 2026, atau sekitar lima bulan sebelum pelaksanaan eksekusi. Sejak awal, posko disiapkan untuk melayani pendataan pekerja, vendor, tenant, penghuni, dan pihak-pihak lain yang terdampak proses transisi pengelolaan Blok 15.
Ketika eksekusi pengosongan Blok 15 eks Hotel Sultan dilaksanakan pada Kamis (18/6), fungsi pelayanan posko untuk sementara dialihkan dan ditangani oleh tim Crisis Center. Pengalihan dilakukan agar kebutuhan informasi dan pelayanan selama proses eksekusi tetap berjalan terkoordinasi.
Ketua Tim Transisi Blok 15 GBK Hendry Arisandi mengatakan, pembukaan kembali posko difokuskan terlebih dahulu untuk memperoleh data yang lengkap mengenai jumlah pekerja eks Hotel Sultan, status hubungan kerja, serta hak-hak ketenagakerjaan mereka.
“Mulai Senin, 22 Juni, pukul 11.00 WIB, Posko Pelayanan Blok 15 di Gedung Parkir A, seberang Istora GBK, akan kembali beroperasi setiap hari. Kami meminta seluruh pekerja eks Hotel Sultan segera melaporkan diri agar bisa didata dengan lengkap,” ujar Hendry di Jakarta, Minggu 21 Juni 2026.
Menurut Hendry, pendataan diperlukan karena hingga saat ini masih terdapat perbedaan informasi mengenai jumlah pasti pekerja eks Hotel Sultan dan status kepegawaian masing-masing. Data tersebut nantinya akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.
“Posko akan mencatat identitas, status kepegawaian, riwayat kerja, serta informasi lain yang diperlukan. Seluruh laporan akan kami verifikasi dan kami tindak lanjuti sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Karena itu, kami berharap pekerja datang langsung dan membawa dokumen pendukung yang dimiliki,” katanya.
Hendry menegaskan, pendataan bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi menjadi dasar agar PPKGBK dan instansi terkait dapat memperoleh gambaran yang benar mengenai kondisi para pekerja. Dengan data yang akurat, setiap tindak lanjut dapat dilakukan secara terukur dan tidak didasarkan pada informasi yang simpang siur.
Perhatian terhadap nasib pekerja sebelumnya juga ditegaskan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro seusai pelaksanaan eksekusi pada Kamis (18/6). Juri meminta PPKGBK tidak hanya mendata, tetapi juga benar-benar memperhatikan nasib para pekerja agar mereka tidak menjadi pihak yang dikorbankan setelah pengambilalihan kembali aset negara.
“Kami tidak ingin mereka setelah pengambilalihan aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Kami ingin memanusiakan mereka. Nanti kita data, ajak komunikasi, dan membuka komunikasi seluas-luasnya agar mereka dapat berhubungan langsung dengan PPKGBK,” ujar Juri.
Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo sebelumnya juga menyampaikan bahwa data pekerja yang masuk melalui posko akan diverifikasi ulang. PPKGBK telah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan penanganan hak-hak pekerja dilakukan sesuai ketentuan, termasuk kewajiban yang masih menjadi tanggung jawab pengelola lama.
PPKGBK mengimbau seluruh pekerja eks Hotel Sultan, baik yang berstatus tetap, kontrak, outsourcing, maupun memiliki bentuk hubungan kerja lainnya, untuk segera datang ke Posko Pelayanan Blok 15 di Gedung Parkir A, seberang Istora GBK, mulai Senin (22/6) pukul 11.00 WIB. Pekerja diharapkan membawa identitas diri dan dokumen yang berkaitan dengan hubungan kerja agar proses pendataan dan verifikasi dapat dilakukan secara lebih cepat.