Jakarta (tutur.co.id) — Dorongan percepatan transisi energi, khususnya pada sektor transportasi, kembali menguat di tengah lonjakan harga minyak global dan meningkatnya risiko krisis energi. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance, Didik J Rachbini, menilai kondisi ini harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempercepat peralihan dari energi fosil ke energi hijau, termasuk kendaraan listrik.
Menurut Didik, kombinasi krisis iklim dan lonjakan harga minyak dalam beberapa pekan terakhir berpotensi memicu tekanan berlapis, mulai dari krisis energi hingga fiskal, bahkan berisiko merembet ke krisis ekonomi. Ia mencontohkan kondisi Filipina yang telah menghadapi darurat energi. Karena itu, ia menekankan pentingnya transformasi cepat dari ketergantungan pada minyak dan batu bara menuju energi bersih.
“Mutlak harus memanfaatkan momentum krisis ini untuk melakukan transformasi dan transisi cepat dari energi minyak, termasuk batubara yang kotor, menjadi energi hijau,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima tutur.co.id, Kamis (27/3/2026).
Didik menilai langkah Prabowo Subianto yang mendorong konversi kendaraan berbahan bakar bensin ke listrik merupakan respons strategis untuk meredam tekanan fiskal. Program tersebut dirancang mencakup seluruh jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor hingga truk.
“Kita sudah bikin simulasi, naik motor kalau pakai listrik pengeluarannya tinggal 20 persen atau seperlima, this is our game changer,” ujar Presiden, seperti dikutip Didik.
Ia menambahkan, hasil simulasi tersebut sejalan dengan kajian INDEF yang menunjukkan bahwa penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) berpotensi memangkas beban subsidi energi hingga 85 persen. Dengan tekanan harga minyak akibat konflik geopolitik, termasuk ketegangan di Timur Tengah, ketergantungan pada BBM impor dinilai harus segera ditekan.
Didik memperingatkan, jika transisi energi berjalan lambat, risiko pembengkakan subsidi akan semakin besar dan berpotensi memicu krisis fiskal. “Ketidaksiapan melakukan transisi ini bisa menyebabkan subsidi membengkak tidak terkendali, yang bisa berujung pada krisis fiskal,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti ketimpangan dalam distribusi subsidi energi. Berdasarkan studi INDEF, konsumsi BBM bersubsidi seperti pertalite justru lebih banyak dinikmati kelompok menengah atas, yakni sekitar 63 persen, sementara kelompok bawah hanya 37 persen. Kondisi ini dinilai membuat kebijakan subsidi menjadi tidak tepat sasaran.
“Kebijakan subsidi selama ini tidak adil karena sebagian besar dinikmati kelompok menengah atas yang daya belinya kuat,” ujarnya.
Lebih jauh, Didik mengungkapkan bahwa pemerintah juga menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt dalam satu tahun ke depan. Target ini dinilai ambisius dan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat.
Dalam konteks tersebut, percepatan elektrifikasi transportasi dinilai bukan lagi sekadar opsi kebijakan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga ketahanan energi, menekan beban fiskal, serta melindungi perekonomian nasional dari gejolak global. Momentum krisis saat ini, menurut Didik, harus dimanfaatkan untuk melakukan reformasi energi secara menyeluruh dan berkelanjutan.