Jakarta (tutur.co.id)– Pasar keuangan domestik dihantam gelombang tekanan jual masif pada awal pekan ini. Menanggapi situasi kritis tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Jafar, mendesak pemerintah dan otoritas moneter untuk segera mengambil langkah darurat yang cepat, cerdas, dan terukur guna memulihkan kepercayaan (trus) pasar yang mulai goyah.
Kondisi pasar modal dan nilai tukar dilaporkan memburuk secara signifikan. Pada penutupan perdagangan Senin 8 Juni 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok parah hingga 4 persen (merosot 246 poin) ke level 5.349. Selaras dengan itu, nilai tukar rupiah kian lunglai hingga menembus angka Rp18.176 per dolar AS.
“Pelemahan rupiah yang sangat dalam dan amblesnya IHSG ini adalah sinyal bahaya. Pemerintah harus segera melakukan intervensi pasar yang tepat. Kondisi darurat seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa arah kebijakan yang jelas,” tegas Marwan Jafar di Jakarta, Senin 8 Juni 2026.
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) ini menilai, kejatuhan IHSG dipicu oleh tingginya kepanikan investor yang memicu aksi jual massal. Jika sentimen negatif ini dibiarkan tanpa kepastian komunikasi publik dari pemerintah, risiko penarikan dana asing secara besar-besaran (capital outflow) akan semakin memperpuruk nilai tukar.
Bagi Marwan, faktor psikologis pasar dan kepastian regulasi jauh lebih menentukan stabilitas ekonomi saat ini dibandingkan sekadar data fundamental di atas kertas.
“Sentimen investor memegang kendali besar. Ketika pelaku pasar melihat pemerintah punya strategi mitigasi yang jelas dan respons cepat, tekanan terhadap rupiah bisa diredam. Sebaliknya, jika ketidakpastian dipelihara, pasar keuangan kita bisa lumpuh,” ujar legislator PKB asal Dapil Jawa Tengah III tersebut.
Lebih lanjut, Marwan mengingatkan bahwa krisis di sektor keuangan ini bukan sekadar angka di papan saham, melainkan bom waktu bagi masyarakat kecil. Melemahnya rupiah ke level Rp18.000-an akan langsung mengerek biaya impor bahan baku industri dan memicu inflasi harga barang-barang kebutuhan pokok di pasar.
“Semakin cepat kepercayaan pasar dipulihkan, semakin besar peluang kita melindungi masyarakat dari dampak ekonomi yang lebih luas. Pemerintah harus hadir dengan langkah yang meyakinkan—bukan sekadar menenangkan dengan retorika, tapi menyelamatkan daya beli rakyat dari hantaman badai ekonomi ini,” pungkasnya.